suratekno.com Kumpulan Berita dan Informasi dari berbagai sumber yang terpercaya
Jakarta, intuisi.co – Komitmen transisi energi seturut dengan Paris Agreement tetap dilakukan Indonesia meski salah satu negara penyokongnya, Amerika Serikat, mundur dari kesepakatan tersebut.
Bersama negara ratusan negara lain, Indonesia tetap melanjutkan komitmen target net zero emission pada 2060. Langkah negara ini pun didukung sejumlah negara yang memang hendak lepas dari energi fosil.
Negara-negara seperti Jepang, Jerman, Perancis, Kanada, Norwegia, Italia, Inggris, dan Denmark, menunjukkan keseriusan mereka dengan tetap menjalankan skema Just Energy Transition Partnership (JETP).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa dukungan finansial internasional melalui JETP telah menjadi katalis utama dalam berbagai proyek transisi energi di Indonesia.
Sejak peluncurannya pada KTT G20 di Bali 2022, JETP terus bergerak maju, kini dipimpin oleh Jerman dan Jepang sebagai co-lead setelah AS mundur.
“Komitmen JETP dilanjutkan dengan target mendukung transisi energi Indonesia menuju net zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat,” ujar Airlangga dalam konferensi pers belum lama ini.
Sejauh ini, sebanyak 54 proyek transisi energi telah menerima dukungan finansial internasional dengan total komitmen sebesar 1,1 miliar dollar AS (sekitar Rp 18,15 triliun). Sembilan proyek di antaranya didanai melalui pinjaman atau ekuitas, sementara 45 proyek lainnya mendapatkan hibah senilai 233 juta dollar AS.
Beberapa proyek unggulan meliputi PLTS Terapung di Waduk Saguling, Jawa Barat, dengan kapasitas produksi 146 GWh per tahun, serta pengembangan panel surya di Cirata, Purwakarta.
Proyek dekarbonisasi juga menjadi perhatian utama, seperti phasing out PLTU Cirebon Power melalui pensiun dini dengan bantuan pendanaan dari Asian Development Bank (ADB).
Peran Industri Hijau dalam Transisi Energi
Selain itu, program waste to energy di Legok Nangka, Jawa Barat, turut diusulkan dalam pipeline JETP. Dengan dukungan tambahan senilai 1 miliar dollar AS melalui Multilateral Development Banks (MDB) Guarantee, proyek-proyek transisi energi bersih ini diharapkan berjalan lebih cepat.
Dalam upaya akselerasi dekarbonisasi, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menerbitkan Surat Edaran No 2 Tahun 2025 yang mewajibkan pelaporan data emisi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
Deputi Kemenperin menegaskan pentingnya transparansi data untuk mendukung kebijakan berbasis data, seperti pasar karbon dan pengadaan barang ramah lingkungan.
“SIINas memberikan kemudahan bagi sektor industri untuk melaporkan data emisi secara terintegrasi. Ini adalah landasan penting dalam transformasi industri hijau,” kata Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Andi Rizaldi.
Adanya SIINas membantu Indonesia mencapai target Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC), yaitu penurunan emisi sebesar 31,89 persen secara mandiri dan hingga 43,20 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030.
Melalui kolaborasi internasional dan penguatan kebijakan nasional, Indonesia menunjukkan keseriusan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Menteri Deputi Chief of Mission Kedutaan Besar Jepang, Nagai Katsuro, mengapresiasi langkah Indonesia dalam pengembangan energi hijau.
“Komitmen yang kuat terhadap kolaborasi ini adalah kunci masa depan Indonesia menuju transisi energi berhasil,” pungkasnya. (*)
