suratekno.com Kumpulan Berita dan Informasi dari berbagai sumber yang terpercaya
TANJUNG PINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) tertinggi di Sumatera, yakni sebesar 87,13%, berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II Tahun 2024.
Capaian tersebut mengemuka dalam Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 yang diselenggarakan secara hybrid oleh BPK. Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengikuti acara ini secara daring dari Gedung Daerah Tanjung Pinang, Jumat (11/4/2025).
GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA
Anggota V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi, dalam sambutan pembukaan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menyampaikan LKPD tepat waktu.
“Kami mengapresiasi bahwa pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi telah menyerahkan laporan LKPD sesuai jadwal,” ujar Bobby.
Ia menegaskan bahwa pemeriksaan ini bukan semata-mata kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, tetapi juga bagian dari membangun akuntabilitas publik dan kepercayaan terhadap pemerintah daerah.
Gubernur Ansar Ahmad dalam kesempatan tersebut menyatakan kesiapan penuh Pemprov Kepri untuk mendukung kelancaran proses pemeriksaan oleh BPK.
“Kami siap memberikan data dan informasi yang dibutuhkan secara transparan agar pemeriksaan ini berjalan lancar. Ini langkah penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah sesuai prinsip tata kelola yang baik,” tegas Gubernur.
Ia juga menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan ini akan menjadi cermin untuk terus memperbaiki kualitas dan integritas pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.
Dalam forum tersebut, Bobby memaparkan bahwa pemeriksaan LKPD 2024 akan berfokus pada empat aspek utama:
- Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,
- Kecukupan pengungkapan informasi,
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
- Efektivitas sistem pengendalian internal, termasuk kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Sebagai catatan, sepanjang tahun 2024, sebanyak 94,70% dari 283 laporan keuangan di wilayah Jawa dan Sumatera memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
BPK menargetkan hasil pemeriksaan akan rampung paling lambat pada 28 Mei 2025, dan akan disampaikan dalam sidang paripurna DPRD masing-masing provinsi.
Turut mendampingi Gubernur Ansar dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Adi Prihantara dan Kepala BKAD Kepri Venny. ***
