suratekno.com Kumpulan Berita dan Informasi dari berbagai sumber yang terpercaya
Klikwarta.com, Medan – Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menggelar Entry Meeting bersama satuan kerja di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan di wilayah Sumatera Utara, Senin (13/04/25).
“Kami mengucapkan selamat datang kepada Ketua Tim Pemeriksa BPK RI, Bapak Cahyo Nurhadi, beserta tim. Kegiatan ini diharapkan menjadi forum untuk menyamakan persepsi dan membangun sinergi dalam pelaksanaan pemeriksaan,” ujar Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Tua Silalahi.
Ia juga menyampaikan bahwa sebelumnya Kementerian Hukum dan HAM telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 5 tahun berturut-turut, dan berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan melalui kerja sama yang baik dalam pemeriksaan tahun ini.
Ketua Tim Pemeriksa BPK RI, Cahyo Nurhadi, menjelaskan bahwa pemeriksaan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2024 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.
“Adapun fokus pemeriksaan meliputi pengujian terhadap saldo akun-akun dalam neraca serta transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), termasuk kas, persediaan, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, serta belanja barang dan belanja modal,” ungkap Cahyo selaku Ketua Tim BPK RI.
Rangkaian pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 21 April 2025 dengan satuan kerja yang menjadi objek pemeriksaan, antara lain: Lapas Kelas I Medan, Rutan Kelas I Medan, Lapas Kelas IIA Binjai, Lapas Kelas IIA Pematang Siantar, Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam, dan Lapas Kelas III Pangururan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Sumatera Utara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Utara, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumatera Utara Sumatera Utara atau yang mewakili, Pejabat Tinggi Pratama dan Administrator, serta para Kepala UPT di bawah Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang ada di wilayah Sumatera Utara.***
(Kontributor : Novian)
